kuasa pertambangan. Him. kuasa pertambangan

Istilah Kuasa Pertambangan untuk pertama kali digunakan dalam Undang-undnag No. K/201/M. D. Pasal 2 Hal-hal jang belum atau belum tjukup diatur dalam keputusan Presiden ini dan penentuan sjarat-sjarat bagai pemegang kuasa Pertambangan diputuskan oleh Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan. KUASA PERTAMBANGAN. Iuran Pasti, Iuran Eksplorasi, Iuran Eksploitasi dan pembayaran-pembayaran lainnya yang berhubungan dengan pemberian Kuasa Pertambangan; c. Kuasa Pertambangan. Sistem Informasi Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut Sistem Informasi WP adalah suatu sistem informasi yang dibangun secara integral untuk mengolah Data WP menjadi informasi. Cukup jelas. Kuasa Pertambangan untuk pelaksanaan usaha pertambangan bahan-bahan galian yang tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf b dapat diberikan kepada: a. Kepmen Pertambangn dan Energi No. Usaha pertambangan ini dapat meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, dan penjualan. Referensi: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. (1)Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor untuk pemegang kuasa pertambangan atas tanah yang bersangkutan atas dasar mufakat’ (Pasal 26). K/2O1/M. Areal seluas kurang lebih 7. Salah satu penyebabnya adalah regulasi dan kebijakan yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Polemik pengesahan UU No. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL: Pasal 1. Adanya dua lempeng yang saling bertumbukan ini menjadikan Indonesia kaya akan mineral dan hasil. Pasal 14 (1) Pemegang kuasa pertambangan penyelidikan umum yang menemukan suatu bahan galian dalam wilayah kuasa pertambangannya, mendapat prioritas pertama untuk mempertoleh kuasa pertambangan eksplorasi atas bahan galian tersebut. Keputusan Menteri ESDM Nomor 1453K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum Keputusan Menteri ESDM Nomor 812K/40/MEM/2003 tentang Pelimpahan Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral. Memahami Hukum Pertambangan; 3. pertambangan dalam rangka penyiapan wilayah pertambangan. bahwa kondisi wilayah Provinsi Papua yang merupakan satu kesatuan wilayah dengan ketergantungan antara. adalah pemegang saham mayoritas dari PT. Pemegang kuasa pertambangan diwajibkan mengganti kerugian akibat dari usahanya pada segala . K/201/M. Pasal 52 ayat (1) sepanjang frasa “dengan luas paling sedikit 5. Dari Tembaga Setan Hingga Raja Nikel Dunia, Kisah Pertambangan Nikel di Indonesia. Perjanjian karya mulai berlaku pada tahun 1960 sampai dengan tahun 1963. 2 Usaha pertambangan sendiri adalah kegiatan dalam rangka penguasaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapaan penyidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, peengolahan dan. Kuasa Pertambangan (Izin) Pertambangan Rakyat. Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi tersebut maka PT. Kuasa Pertambangan. Dalam struktur organisasi perusahaan, Bagian K3 Pertambangan dan bagian KO Pertambangan harus berada langsung di. Evaluasi dan Konsep Persetujuan a. Kuasa Pertambangan untuk pelaksanaan usaha pertambangan bahan-bahan galian yang tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf b dapat diberikan kepada: a. Pelaksanaan pem-berian Konsesi oleh Pemerintah Hindia Belanda ini, dilakukan dalam rangka menetapkan politik dan kebijaksaan kolonialnya atas kekayaan alam bahan galian di Indonesia. Pola Relasi Kuasa Negara dan Kelompok Tambang Minyak Ilegal (Studi Kasus Tambang Minyak Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan Choirul Wahyudi Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Email: irul4945@gmail. Pelajaran Politik bagi Para Punggawa Mabuk Kuasa. ANEKA TAMBANG (Persero), Tbk di. Hingga saat ini di Kabupaten Tabalong terdapat 24 Kuasa Pertambangan (KP) dan 4 PKP2B yang lebih banyak. Pasal 2. Jenis-jenis kuasa pertambangan : Dasar hukum : Pasal 2 dan Pasal 7 PP nomor 75 Tahun 2001, 1. a. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 2 Persyaratan Izin Usaha Pertambangan. Hal itu dijelaskan Akhmad Bumi, SH saat dihubungi media. Berikut perkembangannya. Bagi sebagian orang tak tahu bahwa pertambangan memiliki manfaat yang cukup banyak,. Penelitian ini menjelaskan. Pasal 2. 2. Pasalnya, ketentuan KP tidak disentuh sama. Kuasa Pertambangan (KP); Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD); Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR) (pasal 10-15). (2) Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun, atas permintaan yang bersangkutan. Bidang Hukum. Pasal 6. Tambang Timah (anak perusahaan PT. N. Setelah memahami apa itu WPR, Anda perlu memahami Izin Pertambangan Rakyat (“IPR”) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam WPR dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban pajak bagi pemegang IUP dan IUPK diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. detikHealth. com Abstract The aim of BITs is to protect the investment in foreign countries, enhance the market-oriented policy andKuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan Negara kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi; Survei Umum adalah kegiatan lapangan yang meliputi pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi untuk memperkirakan letak dan potensi. (2) Pekerjaan usaha pertambangan berdasarkan suatu kuasa pertambangan tidak boleh dilakukan diwilayah yang tertutup untuk kepentingan umum dan pada lapangan sekitar lapangan – lapangan. 000 (satu berbanding sepuluh ribu). 134. Pertambangan memberikan kontribusi 65 % terhadap PDRB Kabupaten Tabalong. Kaitan Kuasa Pertambangan dengan Hak-Hak Atas Tanah dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Tipe Dokumen. Rempang dan Pahuwato Membara, Lampu. 199 66 JURNAL HUKUM. Direktori Putusan. K/201/M. Setelah pencabutan secara sepihak itu, KPK menyebut Aswad malah menerima pengajuan permohonan izin eksplorasi dari delapan perusahaan hingga kemudian diterbitkanlah 30 surat keputusan kuasa permohonan. Kawasan Peruntukan Pertambangan dapat berupa Kawasan Peruntukan Pertambangan: a. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1969 tentang Penyediaan Wilayah Kuasa Pertambangan Kepada Perusahaan. [9] Dalam hal memperoleh IPR, pemohon harus menyampaikan permohonan kepada Menteri di. TEMPO. Arahan dan Strategi Pengembangan Areal Bekas Tambang Timah Sebagai Kawasan Pariwisata di Kabupaten Bangka Menurutnya, bagaimana bisa izin tambang terbit di atas wilayah yang tidak terdapat peruntukan ruang kegiatan pertambangan di dalamnya. 22 Desember 2022 sebelumnya, dalam putusan perkara Nomor 57/P/HUM/2022, Mahkamah Agung sudah membatalkan ketentuan pasal-pasal dalam Perda RTRW Konkep halaman 2 dari 2 yang mengakomodir kegiatan pertambangan di. n. Tapi dalam RUU Cipta Kerja frasa “dikuasai oleh negara” dimaknai hanya dengan dilaksanakan dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan usaha migas oleh negara dari hulu sampai hilir berdasarkan prinsip efisiensi dan kemudahan. 02/MEM. Pasal 5. Kuasa pertambangan yaitu wewenang yang diberikan kepada perorangan/badan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Pertambangan sejatinya hadir untuk memberikan kemanfaatan yang setara terhadap ketiga aktor tersebut. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup • Kepmen Tamben No. Kuasa pertambangan dari aspek bentuknya merupakan kuasa pertambangan yang dilihat dari aspek surat keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu 2. Pasal 5. 2 Selanjutnya Kegiatan pertambangan, adalah salah satu usaha yang dapat memberikan nilai ekonomi bagi suatu bangsa. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara tesis diajukan untuk memperoleh gelar magister hukum rani febrianti 0706176170 universitas indonesia fakultas hukum program studi ilmu hukum hukum ekonomi. Home. KP Eksploitasi PT Dasrat Sarana. Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara. Si A memberi kuasa kepada advokat, khusus untuk menjual beberapa bidang tanah selanjutnya penerima kuasa berhak menerima uang hasil penjualan tanah tersebut, menandatangani kwitansi, menyimpan uang di rekening bersama antara advokat dan suami Si A. PROSIDING PEMAPARAN HASIL PENELITIAN PUSLIT GEOTEKNOLOGI – LIPI 2009 Peran Puslit Geoteknologi dalam Optimalisasi. CO, Jakarta - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan komoditas pertambangan yang dikenakan bea keluar (BK) pada Oktober 2023 kembali. Ketentuan Pokok Pertambangan yang kemudian dirubah dengan UU No. Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan; UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Pasal 8. pertambangan kepada Menteri atau Gubernur atau BupatiNValikotaBadan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara (BPS-Statistics of Barito Utara Regency) Jl. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN. analisa hukum terhadap penyesuaian kuasa pertambangan milik badan usaha milik negara pasca ditetapkannya undang-undang no. Dalam investasi pertambangan, baik investor maupun masyarakat adalah penyandang risiko. Peraturan Menteri Pertambangan tentang Keselamatan Kerja Pada Pipa Penyalur serta Fasilitas Pelengkapnya untuk Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi di Luar Wilayah Kuasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan penghargaan pada. TEMPO Interaktif, Jakarta. 000 Ha. URAIAN UMUM TENTANG LANDASAN TEORI KUASA PERTAMBANGAN DAN KEGIATAN USAHA MIGAS A. Kuasa Pertambangan, Pemerintah atau Bumn? M. 2. Pejabat yang berwenang memberikan izin adalah mentri, dalam hal ini adalah Mentri Energi dan Sumber Daya Mineral. Cukup jelas. Pemegang Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi, dan pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi yang memperoleh perpanjangan perizinan berusaha. Kuasa Pertambangan - Tarupedia | SIPR Daerah Istimewa Yogyakarta. Sanksi ampuh digunakan pemerintah untuk menertibkan para pengusaha tambang pemegang Kontrak Karya atau IUP. 6 6. 182/Kal-Sel dengan luas 35. Pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2009, sekitar pukul 10. k/008/M. Abstract. pengangkutan dan e. 119) serta menggantinya dengan Undang-undang Pokok Pertambangan yang baru yang lebih sesuai dengan kenyataan yang ada, dalam rangka memperkembangkan usaha-usaha pertambangan Indonesia di masa sekarang dan di kemudian hari; Mengingat : 1. Hal ini tentu dapat menimbulkan konflik struktural di kemudian hari mengenai kuasa dan wewenang pengelolaan pertambangan tersebut. 11 Tahun 1967 . B. Surat Keputusan Penugasan. (Dok. 3 Tahun 2000 tentang jenis usaha yang wajib dilengkapi dengan. Pasal 12 (1) Kuasa Pertambangan untuk pelaksanaan usaha pertambangan bahan-bahan galianDari 53 kuasa pertambangan bertambah menjadi 83 kuasa pertambangan pada 2009. pengangkutan. id, Pelayanan Statistik Terpadu : 0821-5740-9997Hal di atas sesuai dengan Prinsip Pemberian Kuasa Pertambangan Bahan Galian Starategis dan Bahan Galian Vital atas Tahapan Usaha Pertambangan. Pellmpahan wewenang pemberian izin usaha pertambangan Golongan C kepada gubernur ^Syamsul Bahri Dt. Sedangkan arti kuasa pertambangan disini adalah wewenang untuk melakukan kegiatan eksplorasi. Usahanya mencakup sejumlah sektor, mulai dari kelapa sawit hingga pertambangan. PE/1996 tentang Penggunaan Peta, Penjelasan Batas dan Luas Wilayah Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya, dan Kontrak Karya Batubara di Bidang Pertambangan Umum. Pada peraturan SMKP dinyatakan bahwa perusahaan wajib membentuk dan menetapkan bagian K3 Pertambangan dan Bagian KO Pertambangan, berdasarkan pertimbangan jumlah pekerja serta sifat atau luasan pekerjaan. 000 Ha. No. 61/PMK. Cik Ditiro No. The thesis used juridical norms method as research implementation method. Tanggal 25 September 2023 — Penuntut Umum: Mahkamah Agung RI: Jl. Pemberian sanksi dan penalti diberikan kepada pengusaha tambang skala kecil dan menengah jika kedapatan melanggar perjanjian. Gambar 9. Sebelum memulai usahanya maka pemegang Kuasa. semua hak pertambangan dan KP perusahaan Negara, swasta, badan. lia meyana. 250 (dua ratus lima puluh) meter dari batas wilayah kuasa pertambangan dan/atau wilayah kerja atau apabila berbatasan dengan negara lain, dengan jarak yang akan ditentukan dalam pe rjanjian antara Negara Republik Indonesia dengan negara lain, yang bersangkutan; d. Tambang Ilegal Makin Disorot, Andi Harun 'Merengek' Kuasa Pertambangan Kembali ke Daerah "Sebenarnya, andaikan boleh jujur, pemerintah daerah ingin diberikan kewenangan kembali perihal pertambangan. Tipe Dokumen. Kuasa Pertambangan b. (2) Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian diberikan oleh Bupati sesuai kewenangannya untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun, atas permintaan yang bersangkutan. 17 Undang-Undang No. Saripado. eksplorasi; b. . Contoh Surat Kuasa Evaluasi Laporan. Pasal 2 Penyelenggaraan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah terdiri dari : 1. pertambangan yang berlaku berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, meliputi kontrak karya, Perjanjian Karya Pertambangan Batubara (PKP2B), Kuasa Pertambangan (KP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). perpindahan Kuasa Pertambangan, maka terjadi penyerahan barang atau jasa kena pajak. YABU METAL CEMERLANG (YMC) sedang mengurus izin perpanjanganperubahan Kuasa Pertambangan (KP) menjadi Izin Usaha Pertambagan (UP), selanjutnyaterdakwa menyatakan kesediaan membantu biaya untuk pengurusan izin dimaksud, untuk ituIrwandi Pgl Wandi selaku Kuasa Direktur PT. Semua Investor harus berkontrak bagi hasil B-to-B dengan Perusahaan Negara Pemegang Kuasa Pertambangan dengan bagi hasil seperti di migas (65:35). Pasal 22 huruf e sepanjang frasa “dan/atau” dan Pasal 22 huruf f , b. (iv) Tergugat 8 bukanlah perusahaan pertambangan yangberpengalaman, serta tidak pula memiliki kompetensi, ataupunrasio. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pertambangan dan 1755. Asas manfaat dalam pertambangan adalah asas yang menunjukkan bahwa dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. meningkatkan nilai tambah hasil pertambangan ini juga di-break down dalam komoditas tambang barang galian, ke dalam tiga jenis, yaitu pengolahan dan pemurnian komoditas tambang mineral logam; pengolahan mineral non-logam; serta pengolahan tambang batuan, yang kesemua fasilitas pengolahannya harus dilakukan di dalam negeri (Pasal. Apabila waktu yang ditentukan dalam suatu kuasa pertambangan telah berakhir, sedangkan untuk kuasa pertambangan tersebut tidak diberikan perpanjangan maka kuasa pertambangan tersebut berakhir menurut hukum. (3) Pengembalian kuasa pertambangan dinyatakan sah setelah disetujui oleh Menteri. UU No. Sebagai pemegang Kuasa Pertambangan, pemerintah membentuk Badan Pelaksana (Pasal 4 ayat 3 UU Migas) untuk melakukan pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha hulu di bidang migas (Pasal 1 angka 23 jo Pasal 44 ayat 2 UU Migas) dan Badan Pengatur untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian. Secara regional, Indonesia terbentuk dari dua lempengan besar. UII Press, Yokyakarta, 2001 ----- , Hak Menguasai Negara Atas Mineral dan Batubara Pasca Belakunya UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009. Cukup jelas. Nama :. Toggle the table of contents. 23/1997 serta Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan Negara kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi. "Sepercik Pemikiran Mengenai Hak Menguasai Negara atas Pertambangan di Indonesia. 37 Prp tahun 1960. 13. Yani No 143 Muara Teweh Barito Utara 73811 Kalimantan Tengah, Mailbox : bps6205@bps. a. Setelah mendapatkan KP Eksploitasi, P. dan kuasa pertambangan. pemurnian dan pengolahan; d. H. 5 . id, Pelayanan Statistik Terpadu : 0821-5740-9997Perjuangan masyarakat Pulau Kecil Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara melawan keberadaan perusahaan tambang nikel PT Gema Kreasi Perdana (PT GKP) berakhir kemenangan. Oligarki Tambang dan Undang-Undang Minerba. orang atau badan hukum untuk meiakukah kegiatan pertambangan dalam bentuk hak. (2) Dalam tahap. (3) Pekerjaan kuasa pertambangan tidak boleh. Kuasa Pertambangan Eksploitasi adalah peta bagan dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 10. Di dalam indonesische Mijnwet tersebut diatur pemberian wewenang kepada. Asas keadilan adalah dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan peluang dan. 3 Tahun 2000 tentang jenis usaha yang wajib dilengkapi dengan AMDAL •Kepmen LH No. pemurnian dan pengolahan; d. 247. 000 warga Desa Mulawarman minta secepatnya direlokasi karena lokasi des. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan IUP dan IUPK tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain. Undang-Undang Nomor. APRIL 2000:65- 77. Pada prinsipnya Undang-undang baru iniberusaha mengem balikan kuasa pertambangan kepada Negara, alam hal ini pemerintahd sehingga pelaksanaan pengusahaan migas juga dikembalikan kepada negara. (iit) Pemberian ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepadaTergugat 8 sama sekali bertentangan dengan tujuanpercepatan pembangunan Kabupaten Lahat sebagaimanadinyatakan oleh Tergugat 1. Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan berkepentingan untuk melaksanakan amanah Pasal 33 UUD 1945. (3) Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk Badan Pelaksana. PE/1996 dan Nomor 135. 37 Prp tahun 1960) yang masih berlaku, akan tetap berlaku, dengan ketentuan bahwa para pemegang kuasa pertambangan tersebut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya harus menyesuaikan diri dengan cara memenuhiDASAR HUKUM PENYESUAIAN KP, SIPD, DAN SIPR MENJADI IUP (PASAL 112 AYAT 4 DAN 5) LANJUTAN Pasal 112 Ayat (5) Permohonan Kuasa Pertambangan yang telah diterima Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan telah mendapatkan. apabila pemegang kuasa pertambangan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) atau yang ditentukan dalam dengan penetapan izin kuasa pertambangan, kontrak karya, perjanjian karya, pengusahaan pertambangan batu bara, maupun yang lainya. (3)Pekerjaan kuasa pertambangan tidak boleh. pemegang Kuasa Pertambangan (KP), Kuasa Pertambangan Rakyat dan pemegang Kontrak Karya (KK)/Perjanjian Karya yang bukan jenis usaha pertambangan Batubara secara diskriminatif; Pasal 169 UU 4/2009 menyatakan a. wilayah Kuasa Pertambangan sampai masalah transfer pricing. (3) Pengembalian kuasa pertambangan dinyatakan sah setelah disetujui oleh Menteri. Sadli Penulis adalah Menteri Pertambangan 1973-1978 Pembahasan RUU Migas di DPR ternyata masih saja alot. 1930 No. .